Agen Nekolim SBY-Boediono Mundur !!! BANK DUNIA MUNDUR DARI INDONESIA SEKARANG!!!

SBY menyatakan masih menunggu permintaan resmi dari Direktur World Bank sebelum menerima pengunduran diri Sri Mulyani.


Makna yang terkandung dibalik statemen SBY adalah bahwa World Bank (Bank Dunia) mengatur secara penuh apa yang harus dilakukan Presiden Republik Indonesia dan presiden SBY tampaknya akan menuruti keinginan lembaga keuangan multilateral tersebut sekaligus sebagai strategi untuk menyelamatkan Sri Mulyani dari jeratan hukum atas keterlibatannya dalam kasus korupsi Bank Century.
Sosok Sri Mulyani memang pribadi yang selama ini menjadi agen utama lembaga keuangan multilateral, baik Bank Dunia, IMF, ADB. Ketiga lembaga keuangan tersebut merupakan pemberi utang terbesar bagi Indonesia. Akibat dari kebijakan ketiga lembaga keuangan iinternasional tersebut menyebabkan Indonesia masuk dalam jajaran negara miskin dengan dengan jumlah hutang terbesar di dunia.
Sri Mulyani telah menjadi agen IMF sejak 2002 dengan menjabat direktur IMF untuk kawasan Asia Fasifik. Hingga tahun 2008 yang bersangkutan masih berperan penting bagi lembaga tersebut dengan posisi anggota komite reformasi internal. Selama itu Sri Mulyani telah menunjukkan kesuksesannya dalam menjalankan kebijakan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi sebagaimana yang diinginkan oleh IMF. Itulah yang menyebabkan Sri Mulyani kemudian menjadi salah satu orang yang dipromosikan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan indonesia oleh kekuatan modal multinasional tersebut.
Pemerintahan SBY adalah pemerintahan yang sangat pro pada kepentingan modal multinasional. Hal ini ditunjukkan oleh kebijakan memberikan jabatan-jabatan menteri yang paling strategis seperti perencanaan pembangunan, keuangan perbankkan kepada orang-orang yang memiliki hubungan baik, loyalitas kepada lembaga keuangan multinasional. Hal itulah yang menjadi alasan menunjuk Sri Mulyani pada jabatan paling strategis dalam kabinet SBY.
Selama menjadi menteri dimasa pemerintahan SBY, Sri Mulyani menunjukkan keberhasilannya dalam menjalankan proyek-proyek utang luar negeri khususnya dari Bank Dunia. Selama menjabat sebagai menteri keuangan Sri Mulyani adalah aktor utama dibalik lahirnya berbagai UU nekolim di bidang investasi, perdagangan dan keuangan yang memang dibiayai oleh utang luar negeri dari World Bank.
Dengan bermodalkan utang luar negeri dari World Bank, Sri Mulyani berhasil memanipulasi berbagai bantuan World Bank dalam rangka pemenangan pemilu SBY pada pemilu 2009 lalu. Utang luar negeri Bank Dunia yang disalurkan dalam bentuk cash transfer, raskin, PNPM mandiri, jamkesmas dll, sebagai kebijakan money politik yang luas dalam proses pemilu yang kemudian dimenangkan oleh SBY. Dalam situs website Bank Dunia, tergambarkan bahwa dari tahun 2004 hingga 2009 bank dunia membiayai sedikitnya 82 proyek utang senilai kira-kira 8,5 miliar USD dalam rangka termasuk didalamnya program BLT, PNPM mandiri, raskin, selain prioritaslembaga tersebut membiayai pembuatan peraturan perundang-undangan dan infrastruktur Investasi luar negeri. Umumya program bantuan luar negteri untuk jaring pengaman social semacam itu adalah hutang dengan bunga tinggi. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu memperkuat analisis tentang peran lembaga keuangan multinasional tersebut dalam pemangan SBY dalam pemilu 2009. Kontribusinya yang besar dalam mempertahankan dan memenangkan SBY menjadikannya dipilih kembali sebagai menteri keuangan SBY.
Jasa besar Sri Mulyani dalam mengkontribusikan uang besar bagi pemenangan SBY tidak hanya terkait kepiawaiannya dalam menggunakan bantuan Bank Dunia dalam meningkatkan popularitas SBY tetapi juga berhasi menggolak kebijakan bailout bank century yang juga diduga digunakan sebagai sumber keuangan oleh SBY dalam rangka membiayai pemenangan pemilu 2009. Meskipun akibat kebijakan tersebut Sri Mulyani dinyatakan oleh DPR terlibat dalam skandal korupsi Bank Century dan harus diadili secara hukum.
Kebijakan Bank Dunia menunjuk Sri Mulyani sebagai salah satu managing director Bank Dunia bersama dua direktur lainnya dari Nigeria dan Newzealand, tampaknya memang menunjukkan karakter utama dari cara beroperasinya Bank Dunia selama ini. Tidak diragukan bahwa Bank Dunia sepanjang sejarahnya terlibat dalam berbagai skandal politik, demokarasi dan pembiaran korupsi di negara-negara miskin yang menjadi donornya.
Bank Dunia terlibat dalam agresi militer ke Indonesia tahun 1947 dengan memberi pinjaman kepada Belanda sebesar 195 juta US$, mendukung kudeta di Indonesia tahun 1966 dengan pinjaman 8,2 juta US$, medukung peroses penumbangan pemerintahan secara inkonstitusional di belahan dunia lainnya. Dengan cara itu Bank Dunia berhasil menempatkan negara-negara miskin sebagai nasabah utama mereka yang terus berhutang kepada Bank Dunia sepanjang sejarahnya. Bank Dunia juga terbukti melakukan pembiaran terhadap korupsi utang luar negeri yang dilakukan Soeharto selama 32 tahun memerintah Indonesia yang dilaporkan oleh transparansi Indonesia jumlahnya berkisar antara 15 – 35 miliar US$.
Sehingga bukan suatu hal yang aneh jika Sri Mulyani diminta oleh Bank Dunia untuk menjadi salah satu pengambil kebijakan penting di Bank tersebut. Selain Sri Mulyani seoarang loyalis, posisi Indonesia dalam peta pertarungan global yaitu antara China berhadapan dengan triad imperialis yaitu AS, Jepang dan EU sebagai pemegang saham terbesar Bank Dunia, menyebabkan Bank Dunia membutuhkan akses politik Sri Mulyani dalam mengintervensi kebijakan perdagangan Indonesia. Selain untuk menyelamatkan Sri Mulyani dari jeratan hukum dengan cara menariknya ke Washington.
Penarikan Sri Mulyani sebagai managing director World Bank menjadi ancaman besar bagi rakyat Indonesia, pengetahuan Sri Mulayani terhadap situasi ekonomi politik indonesia dan akses Sri Mulyani yang besar terhadap pemerintahan SBY akan menjadi dasar kebijakan Bank Dunia dalam menjalankan ekonomi politik NEKOLIM di Indonesia.
Atas dasar hal tersebut kami mendesak :
1. Agen Nekolim SBY-Boediono-Sri Mulyani mudur atas tindakan subversi terhadap UUD 1945 dan skandal korupsi dana bailout Bank Century.
2. Pemerintahan SBY untuk segera menghentikan kebijakan ekonomi politik nekolim seperti liberalisasi investasi, perdagangan bebas, pivatisasi dan deregulasi keuangan yang disponsori oleh Bank Bunia yang telah terbukti menyengsarakan rakyat.
3. Menyerukan kepada pemerintah dan parlemen agar menjalankan ekonomi Indonesia diatas dasar konstitusi yaitu pancasila dan UUD 1945 terutama pasal 33 ayat 1, 2 dan 3.
4. Bank Dunia untuk segera mundur dari Indonesia dan menghapuskan seluruh utang luar negeri Indonesia yang sesunguhnya telah lunas terbayarkan lewat bunga selama 40 tahun lebih.
Demikian pernyataan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan banyak terimakasih.

Jakarta, 6 Mei 2009

Petisi 28